Foto :Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Sri Mulyani.
Time7Newss.com, Kota Metro.
Ruang pembangunan infrastruktur di Kota Metro pada tahun 2026 diperkirakan semakin terbatas. Alokasi anggaran pembangunan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tercatat turun hampir 50 persen, dari sekitar Rp33,5 miliar pada 2025 menjadi Rp16,8 miliar pada 2026.
Penurunan tersebut terjadi di tengah tekanan fiskal daerah yang membuat pemerintah kota harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan.
Berdasarkan data perencanaan anggaran, Pemerintah Kota Metro diproyeksikan mengalami penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp161,46 miliar pada tahun anggaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal daerah, dengan total belanja daerah pada 2026 tercatat sekitar Rp920,6 miliar.
Dari total belanja tersebut, porsi belanja pegawai mencapai sekitar Rp410,1 miliar. Struktur belanja yang cukup besar pada sektor wajib tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan sejumlah program pembangunan yang sebelumnya didukung melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu, pemerintah daerah juga masih menunggu realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi yang menjadi salah satu komponen pendapatan daerah. Kondisi ini turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur.
Situasi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Sri Mulyani, mengatakan penurunan alokasi anggaran pembangunan membuat pihaknya harus lebih selektif dalam menentukan kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami harus memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Yani saat wawancara, Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan pada tahun 2026 akan diarahkan pada penanganan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama pada ruas jalan yang mengalami kerusakan serta sistem drainase di sejumlah wilayah.
“Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas antara lain perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan dan penanganan drainase yang berpotensi menimbulkan genangan,” ujarnya.
Menurut Yani, meskipun alokasi anggaran pembangunan mengalami penurunan, pihaknya tetap berupaya memaksimalkan program yang ada agar kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat tetap dapat ditangani secara bertahap.
“Dengan anggaran yang terbatas, kami berupaya agar penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tetap dapat berjalan secara bertahap sesuai prioritas,” pungkasnya.
Time7Newss.com (Red)
