Foto : Sekda Kota Metro Ahmad Hariyanto saat Rakor Pemerintahan Digital.
Time7Newss.com, Kota Metro.
Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (9/7/2026).
Rapat yang diikuti jajaran pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Hariyanto menjelaskan bahwa konsep Pemerintahan Digital saat ini mengalami perubahan mendasar seiring diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Menurutnya, paradigma pemerintahan digital tidak lagi sama dengan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini diterapkan.
Ia mengatakan, perubahan paling fundamental terletak pada cara pandang pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya pemerintah berperan sebagai pihak yang melayani masyarakat, kini paradigma tersebut bergeser menjadi pemerintah yang bekerja bersama masyarakat dalam menciptakan pelayanan dan kebijakan publik.
“Mindset-nya sekarang telah berubah, dari government for the people menjadi government with the people. Masyarakat bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pelaku, mitra, sekaligus stakeholder yang berpartisipasi dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Sekda menambahkan, semangat kolaborasi tersebut selaras dengan konsep ekosistem inovasi terbuka atau Leaping Lab, yakni ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama melahirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari ekosistem masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Selain itu, Ahmad Hariyanto menekankan pentingnya perubahan budaya birokrasi yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak lagi mempersulit proses pelayanan dengan menambah persyaratan yang tidak diperlukan.
“Prinsip pelayanan sekarang adalah kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Jangan memperbanyak persyaratan yang justru membuat masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat implementasi berbagai kebijakan pemerintahan digital melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi. Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, Ahmad Hariyanto juga mengingatkan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dilaksanakan secara akuntabel sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.
Di bidang manajemen aparatur, Sekda turut menekankan perlunya peningkatan disiplin, produktivitas, dan kompetensi ASN agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Menutup arahannya, Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus menjadi instrumen utama dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat implementasi Pemerintahan Digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Time7Newss.com (ADV).
