Foto : Kegiatan Paparan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 dengan tahun ukur 2026.
Time7Newss.com, Kota Metro.
Pemerintah Kota Metro terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ahmad Hariyanto, dalam kegiatan Paparan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 dengan tahun ukur 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Hariyanto memaparkan gambaran pengelolaan keuangan Kota Metro sepanjang 2025, mulai dari realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga berbagai strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah Kota Metro pada 2025 mencapai Rp1,050 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp359 miliar dan dana transfer sebesar Rp691 miliar.
Menurutnya, capaian pendapatan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, digitalisasi pemungutan pajak daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait optimalisasi dana transfer.
“Pada sektor pendapatan daerah, fokus utama kami adalah memperkuat kapasitas fiskal mandiri. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan PAD, termasuk melalui digitalisasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah,” jelasnya.
Foto : Kegiatan Paparan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 dengan tahun ukur 2026.
Lebih lanjut, Ahmad Hariyanto mengungkapkan bahwa 2025 merupakan periode transisi dari RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029. Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Metro menerapkan kebijakan efisiensi melalui Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini mengarahkan seluruh perangkat daerah melakukan penyesuaian belanja, terutama terhadap kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan.
Meski demikian, belanja modal tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jaringan, dan irigasi.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ahmad Hariyanto menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pembangunan maupun pelayanan publik. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan memberikan hasil yang terukur.
Hal itu, menurutnya, tercermin dari sejumlah indikator makro pembangunan Kota Metro sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,2 persen dibandingkan 4,88 persen pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,22, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,44 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 3,71 persen menjadi 3,54 persen. Di sektor pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 84,37 pada 2024 menjadi 86,98 pada 2025, sedangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai 4,31.
Selain melakukan efisiensi, Pemkot Metro juga terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Sejumlah inovasi yang dikembangkan meliputi SipPOL, METAS (Metro Aset Service), Integrasi SP2D, e-Musrenbang, dan Tanah Harapan.
Pengembangan berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemudahan pelayanan, transparansi pengelolaan aset daerah, optimalisasi PAD, serta memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran antarperangkat daerah.
Dalam paparannya, Ahmad Hariyanto menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari keberlanjutan kebijakan fiskal, Pemkot Metro juga telah menyiapkan sejumlah prioritas pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Fokus kebijakan tersebut meliputi peningkatan PAD melalui digitalisasi, penguatan belanja berkualitas, pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Metro berharap pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap kebijakan penganggaran diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.