Beranda Bandar Lampung Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dipersoalkan, IWO Indonesia: Jangan Singkirkan Warisan...

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dipersoalkan, IWO Indonesia: Jangan Singkirkan Warisan Alam dan Identitas Banten

75
BERBAGI

Foto :  IWO Indonesia: Jangan Singkirkan Warisan Alam dan Identitas Banten.


Time7Newss.com, Banten. 
Wacana pemindahan atau relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat Banten.
Persoalan tersebut dinilai tidak sekadar menyangkut teknis konservasi satwa langka, tetapi juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan, sejarah, kebudayaan, serta identitas masyarakat Banten yang selama ini melekat dengan keberadaan Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia), Dr. Icang Rahardian, SH., MH., menegaskan bahwa wacana relokasi tersebut harus dikaji secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan pemindahan sebelum memastikan seluruh aspek keselamatan satwa dan kelayakan habitat baru benar-benar terpenuhi.
“Pertanyaannya, apakah memindahkan Badak Jawa merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan satwa langka tersebut? Ataukah pemerintah justru perlu terlebih dahulu membenahi berbagai persoalan perlindungan habitat aslinya?” ujar Icang dalam pandangannya.
Ia menilai, pemindahan satwa yang berstatus kritis terancam punah bukan perkara sederhana. Diperlukan kajian ilmiah komprehensif terkait kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, kondisi vegetasi, daya dukung lingkungan, potensi penyakit, keamanan kawasan, hingga kemampuan adaptasi Badak Jawa terhadap lingkungan baru.
Selain itu, proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan, dan pelepasan juga memiliki risiko yang harus diperhitungkan secara matang.
Mengingat populasi Badak Jawa sangat terbatas, setiap individu memiliki arti penting bagi keberlangsungan spesies tersebut. Karena itu, Icang mengingatkan agar prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan konservasi.
Penolakan Masyarakat Banten Harus Didengar
Gelombang penolakan terhadap wacana relokasi Badak Jawa disebut semakin berkembang di tengah masyarakat Banten.
Berbagai elemen, mulai dari aktivis lingkungan, akademisi, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok jawara, hingga ulama, turut menyuarakan keberatan.
Icang menilai, aspirasi tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan emosional atau kepentingan kedaerahan semata.
Menurutnya, masyarakat Banten memiliki hak untuk mengetahui dasar kebijakan, hasil kajian ilmiah, serta berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi rencana pemindahan satwa endemik tersebut.
“Badak Jawa bukan milik segelintir pejabat dan bukan pula sekadar objek program pemerintah. Ini merupakan kekayaan hayati Indonesia yang memiliki nilai historis dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Banten,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menentukan kebijakan yang menyangkut lingkungan hidup dan kawasan konservasi.
Isu Pertambangan Diminta Dijelaskan Secara Terbuka Di tengah polemik relokasi, muncul pula pertanyaan dan kecurigaan masyarakat mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara wacana pemindahan Badak Jawa dengan kepentingan eksplorasi maupun aktivitas pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Icang menegaskan, dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.
Terlebih, terdapat pertanyaan mengenai kebijakan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk informasi mengenai wilayah perairan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan batas-batas wilayah pertambangan, kemungkinan keterkaitannya dengan kawasan konservasi maupun zona penyangga, serta jaminan perlindungan terhadap ekosistem Ujung Kulon.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa relokasi Badak Jawa berkaitan dengan kepentingan ekonomi tertentu yang berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan. Jika memang tidak ada keterkaitan, pemerintah harus berani membuka data, peta, dokumen kebijakan, dan hasil kajian kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Icang, transparansi menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Badak Jawa Merupakan Identitas dan Kebanggaan Banten
Lebih jauh, Icang menyoroti aspek sejarah dan kebudayaan yang menurutnya tidak boleh diabaikan dalam pembahasan relokasi.
Bagi masyarakat Banten, Badak Jawa bukan sekadar satwa liar yang hidup di kawasan Ujung Kulon. Keberadaannya telah menjadi bagian dari kebanggaan daerah, ingatan kolektif, serta warisan alam yang memiliki nilai penting bagi generasi sekarang dan mendatang.
Ujung Kulon dan Badak Jawa merupakan dua identitas yang tidak dapat dipisahkan dalam narasi sejarah alam Banten.
Oleh karena itu, pemindahan Badak Jawa tidak semestinya hanya dilihat sebagai proses memindahkan satwa dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada nilai historis, sosial, kebudayaan, dan ikatan emosional masyarakat yang juga perlu menjadi pertimbangan.
Icang mengingatkan, jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal Badak Jawa melalui buku sejarah, foto, dan dokumentasi, sementara keberadaannya tidak lagi ditemukan di habitat alaminya di Ujung Kulon.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak upaya penyelamatan Badak Jawa. Namun, langkah konservasi harus dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa meninggalkan habitat asli tanpa kepastian ilmiah.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Perlindungan Habitat Sebagai bagian dari upaya penyelamatan Badak Jawa, pemerintah diminta membuka ruang dialog dengan melibatkan akademisi, ahli konservasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan, ormas, ulama, serta masyarakat lokal.
Seluruh hasil kajian mengenai rencana relokasi juga perlu disampaikan secara terbuka agar dapat dipahami dan diuji oleh berbagai pihak.
Jika pembangunan habitat kedua diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana alam maupun risiko kepunahan, gagasan tersebut patut dikaji secara serius.
Namun, keberadaan habitat kedua tidak serta-merta menjadi alasan untuk memindahkan Badak Jawa tanpa jaminan keselamatan dan kepastian ilmiah.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan, mencegah perburuan liar, memulihkan ekosistem, mengembangkan habitat, serta meningkatkan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman di Taman Nasional Ujung Kulon.
Icang menegaskan, penyelamatan Badak Jawa harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konservasi, keberlanjutan lingkungan, dan aspirasi masyarakat.
“Badak Jawa bukan sekadar urusan kementerian dan bukan pula komoditas kebijakan yang bisa dipindahkan begitu saja berdasarkan pertimbangan sepihak. Badak Jawa adalah kekayaan bangsa, warisan alam Banten, dan bagian dari tanggung jawab sejarah yang harus dijaga bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan suara masyarakat Banten dalam menentukan masa depan konservasi satwa langka tersebut.
“Ujung Kulon adalah rumah Badak Jawa. Jangan biarkan rumahnya ditinggalkan sebelum pemerintah benar-benar membuktikan bahwa tidak ada jalan lain yang lebih aman untuk menyelamatkannya,” pungkas Icang.
Menurutnya, menyelamatkan Badak Jawa bukan hanya menjaga keberlangsungan satwanya, tetapi juga melindungi habitat, menghormati masyarakat, serta mempertahankan warisan alam dan budaya Banten untuk generasi mendatang.
Oleh: Dr. Icang Rahardian, SH., MH.
Ketua Umum IWO Indonesia